Aliansi Koin

| EXPANDING BLOCKCHAIN TO NEW HORIZONS

KPK Waspadai Pencucian Uang Lewat Aset Kripto dan NFT

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mewaspadai modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang semakin berkembang melalui aset virtual.

KPK

KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi mengungkapkan bahwa saat ini para penjahat TPPU semakin canggih melakukan aksinya dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Salah satunya melalui mata uang kripto dan NFT (nonfungibel token).

Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK mengungkapkan bahwa pihaknya memahami industri aset digital mengalami akselerasi pertumbuhan yang luar biasa besar. Sehingga aset digital yang digunakan oleh pelaku pencucian uang tidak terbatas pada aset kripto seperti bitcoin dan ethereum.

“Oleh karenanya, fenomena ini pun harus diantisipasi dan dimitigasi adanya peluang kejahatan yang memungkinkan kripto dan pencucian uang berbasis aset virtual di tahun-tahun mendatang.”

Ali Fikri , Kabag Pemberitaan KPK

Langkah KPK

Pada bulan Juli 2022, KPK telah menyelenggarakan pelatihan penelusuran, penggeledahan, dan penyitaan mata uang kripto. Narasumber yang dihadirkan adalah Alyaksandr Malyshau dari UNODC. Selain itu, hadir pula beberapa narasumber diantarannya Scott Bradford dari Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional di Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dan Hoonje Choi, Penyidik di Divisi Penyelidikan Kejahatan Siber Kejaksaan Agung Korea Selatan.

Selain itu, pada bulan September 2022, KPK bekerja sama dengan Badan PBB yakni UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime). Mereka menggelar pelatihan tentang Investigasi Keuangan Lintas Batas. Narasumber untuk pelatihan tahun ini Marco Letizi yang merupakan pakar internasional dan mantan penyidik finansial dari kepolisian Italia, serta Dwi Siska Susanti, ahli hukum dan investigasi antikorupsi dari lembaga SustaIN.

“Pelatihan ini juga untuk pemenuhan Standar FATF (Financial Action Task Force). Untuk meningkatkan fungsi, tanggung jawab, kekuasaan, dan perangkat penegak hukum untuk secara efektif melakukan penyelidikan pencucian uang, terorisme finansial, dan pelacakan aset termasuk pemulihan aset.”

Collie Brown, UNODC Country Manager

Peserta pelatihan ini tidak hanya dari para penyidik dari KPK, tetapi dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Bappenas. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen stake holder dalam merespon perkembangan modus korupsi yang semakin canggih.

Di samping melakukan pelatihan, KPK kini telah memiliki Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) yang tersertifikasi dalam mendukung pengungkapan perkara korupsi. “KPK juga tentunya akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk memulihkan keuangan negara melalui asset recovery,” ungkap Ali Fikri.

Tak hanya itu, KPK juga meminta pemerintah untuk menyiapkan instrumen dan sumber daya yang mumpuni guna memulihkan aset digital terlarang. Hal ini diharapkan akan mempercepat proses penyidikan kasus.

Penulis: Ratna Ayu
Sumber: idxchannel, medcom dan aclc.