Aliansi Koin

| EXPANDING BLOCKCHAIN TO NEW HORIZONS

Rencana AS Jadikan Bitcoin dan Ether Sebagai Komoditas

RUU baru yang diperkenalkan Senat AS akan menjadikan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sebagai regulator langsung mata uang kripto terbesar. Langkah tersebut, yang diperkenalkan oleh Democrat and Republican on the Senate Agriculture Committee, akan memberikan yurisdiksi eksklusif kepada regulator derivatif atas bitcoin dan ether, dua mata uang kripto paling popular serta produk kripto lainnya yang ditetapkan sebagai komoditas. RUU tersebut secara eksplisit mengklasifikasikan bitcoin dan ether sebagai komoditas tetapi “tidak termasuk instrumen keuangan tertentu termasuk sekuritas”. Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang mengizinkan ruang hukum untuk sejumlah aset digital yang tidak diketahui untuk diklasifikasikan sebagai sekuritas, yang secara nominal akan menempatkannya di bawah lingkup SEC.

Diperkenalkan oleh Senator Debbie Stabenow (D-MI) dan John Boozman (R-AR), RUU tersebut memiliki dukungan bipartisan di komite dan memiliki sponsor bersama Senator Cory Booker (D-NJ) dan John Thune (R-SD). Stabenow dan Boozman telah mengerjakan RUU itu sejak Juni, bergabung dengan anggota parlemen lainnya dalam upaya untuk mengklarifikasi undang-undang kripto di AS. Diantara yang paling menonjol adalah Undang-Undang Inovasi Keuangan yang bertanggung jawab yang diajukan pada bulan Juni oleh Senator Cynthia Lummis (R-WY) dan Kirsten Gillibrand (D-NY), yang juga berusaha untuk mendukung CFTC sebagai badan pengatur pilihan. Undang-undang itu, yang oleh para senator disebut sebagai “RUU kripto komprehensif pertama,” mendefinisikan banyak token kripto sebagai “aset tambahan,” atau “aset tak berwujud, yang dapat dipertukarkan yang ditawarkan, dijual, atau diberikan kepada seseorang sehubungan dengan pembelian dan penjualan sekuritas melalui pengaturan atau skema yang merupakan kontrak investasi”. RUU tersebut juga memperkenalkan kategori pendaftaran baru termasuk “broker komoditas digital”, “penjaga komoditas digital”, “dealer komoditas digital” dan “fasilitas perdagangan komoditas digital”. Aktivitas mining saja tidak cukup untuk memicu pendaftaran sebagai platform komoditas digital, catatan RUU itu menyoroti masalah yang diangkat dalam proposal undang-undang kripto sebelumnya.