Aliansi Koin

| EXPANDING BLOCKCHAIN TO NEW HORIZONS

Negara Kripto Tax Havens

Regulator dari beberapa negara di dunia kini sedang menyusun strategi cara menangani mata uang kripto yang beroperasi, sangat berbeda dari aset keuangan tradisional. Mereka telah merangkul mata uang kripto dan membuat peraturan untuk melindungi konsumen serta investor, dan mempromosikan inovasi. Sebaliknya, yang lain mengambil pendekatan yang lebih hati-hati karena masalah pencucian uang, penipuan, dan volatilitas pasar.

 

Beberapa negara-negara pun telah memungut pajak atas kripto, akan tetapi ada negara yang menjadi surga pajak kripto bagi investor yang ingin menghindari pajak ganda atas kepemilikan kripto mereka. Berikut negara kripto Tax Havens:

 

  1. Portugal

Portugal tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian atau penjualan mata uang kripto. Penduduk tidak perlu membayar pajak penghasilan atas kripto mereka atau pajak capital gain atas keuntungan. Pendapatan investasi cryptocurrency bebas pajak.

 

Dengan kebijakan pajak progresif, pemerintah mendukung individu dan bisnis yang berinvestasi dalam teknologi inovatif seperti blockchain dan mata uang kripto. Negara ini memiliki beberapa bank yang dikenal ramah kripto, termasuk Banco Best dan Banco Atlântico Europa.

 

  1. Swiss

Swiss tidak membebankan pajak keuntungan modal kepada investor individu dan tidak ada pajak penghasilan atau pajak kekayaan atas mata uang kripto. Memiliki beberapa peraturan kripto paling komprehensif di dunia, pada tahun 2018, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) memperkenalkan pedoman untuk penawaran koin awal (ICO), yang memberikan kejelasan dan perlindungan peraturan yang lebih besar untuk individu dan bisnis yang beroperasi di ruang kripto.

 

  1. Uni Emirat Arab

Negara ini dikenal dengan kebijakan ramah pajaknya, dan pemerintah kemungkinan besar akan mengenakan pajak yang signifikan pada transaksi mata uang kripto dalam waktu dekat. UEA juga telah meluncurkan beberapa inisiatif blockchain, termasuk Strategi Blockchain Dubai, yang bertujuan untuk menjadikan Dubai sebagai pemerintahan bertenaga blockchain pertama di dunia.

 

  1. Malta

Negara ini tidak memiliki pajak keuntungan modal atas cryptocurrency dan telah menciptakan kerangka peraturan untuk teknologi blockchain. Program Investor Individu Malta menawarkan kewarganegaraan kepada individu yang berinvestasi di negara tersebut.

 

  1. Bermuda

Bermuda tidak memungut pendapatan perusahaan atau pajak capital gain, menjadikannya surga pajak bagi perusahaan cryptocurrency. Negara ini juga telah menciptakan kerangka peraturan untuk cryptocurrency dan teknologi blockchain. Bermuda menawarkan program sertifikat residensi bagi individu yang berinvestasi di negara tersebut.

Sumber: beincrypto.