Di episode ke-12 podcast The Agenda, Jonathan DeYoung berdiskusi dengan pengacara Martha Belcher mengenai pengawasan keuangan di AS. Martha Belcher adalah seorang pengacara yang berfokus pada kripto dan kebebasan sipil, serta ketua atas Filecoin Foundation dan penasihat umum sekaligus kepala kebijakan di Protocol Labs yang membantu mengembangkan protokol Filecoin.
The Agenda merupakan podcast milik saluran berita CGTN Europe, dimana pembicaraan terhadap isu-isu dunia yang berpotensi menjadi kekhawatiran publik diungkapkan dan dibedah lebih dalam. Umumnya, pembawa acara mewawancarai seorang tamu yang ahli dalam bidang yang bersangkutan dengan topik diskusi yang sedang beredar.
Kontroversi perlindungan privasi
Belcher mengungkapkan, “Melihat dunia di masa sekarang, kita menjalani seluruh hidup kita melalui pihak ketiga. Tidak peduli kapanpun, kami mengirimkan data dalam jumlah besar ke beragam jenis pihak ketiga.” Ia menyatakan pemerintahan AS bisa dengan mudah mendapatkan data apapun mengenai rakyat dan itu “membuat Amandemen Keempat tidak berguna.”
Amandemen Keempat merupakan perlindungan dari Konstitusi AS atas warga negaranya dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak pantas dilakukan oleh pemerintah. Namun, adapun “doktrin pihak ketiga” yang berupa pendapat pemerintahan AS bahwa setiap informasi yang diserahkan secara sukarela kepada “pihak ketiga,” seperti bank, dapat dikumpulkan tanpa surat perintah atau perlunya tujuan tertentu.
Sayangnya, bagi banyak orang itu bukan hal memprihatinkan yang terlintas di pikiran mereka. Belcher menambahkan, “Sebagai perintis privasi dan kebebasan sipil, saya terus mendengar pernyataan ini, ‘Oke, tapi mengapa saya harus peduli? Saya tidak menyembunyikan apa pun, dan saya tidak peduli jika pemerintah melihat transaksi keuangan saya.’” Jadi, haruskah publik lebih khawatir akan betapa banyaknya informasi yang dapat diakses pemerintah?
Menurut pengacara kebebasan sipil tersebut, pemikiran seperti itu sangat terbatas. “Anda mungkin berpikir Anda tidak perlu menyembunyikan apapun sekarang, tetapi kapan saja, hukum bisa berbeda. Kapan saja, administrasi dapat berubah. Menurut saya itu penting, dan orang-orang mulai memahami mengapa penting untuk dapat melakukan transaksi yang tidak dapat dilihat oleh pemerintah,” lanjut Belcher.
Pengaruh CBDC dalam pengawasan keuangan
Cointelegraph menulis, “Belcher percaya satu alasan signifikan yang mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengembangkan CBDC adalah supaya pengawasan keuangan dapat dipermudah, dan program ini adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk menghilangkan uang tunai, serta transaksi lain yang tidak dapat dilacak.”
Central Bank Digital Currency (CDBC) adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. “CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara,” demikian tertulis pada situs Kementerian Keuangan RI.
Meskipun tergolong lebih stabil daripada kripto dan terlindungi dari manipulasi, masyarakat umum terbagi menjadi 2 kubu mengenai penggunaan CBDC. Beberapa negara berlomba untuk mendigitalkan mata uang dengan tujuan untuk tetap kompetitif, sementara yang lain mencaci pemerintahan yang menggunakan mata uang digital, sebab mereka memiliki kendali lebih besar atas keuangan rakyat sehari-hari.