Aliansi Koin

| EXPANDING BLOCKCHAIN TO NEW HORIZONS

Pemerintah Thailand Akan Memperjelas Regulasi Pajak Kripto dan Aset Digital

Departemen Pendapatan Thailand akan mempercepat proses kejelasan tentang pajak kripto sebagai kriteria bisnis jual beli. Thailand termasuk salah satu negara Asia Tenggara  yang mempersiapkan regulasi tentang pajak aset digital lebih dini. Rencananya pemerintah akan menyelasaikan penghitungan pajak aset digital (termasuk crypto trading) pada bulan ini.

Setelah rencana tentang “Retribusi pajak untuk trader dan miners mencapai 15% pendapatan perkapita” Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah menginstrusikan kepada Departemen Pendapatan untuk memikirkan kendala dan memberikan klarifikasi bagi investor dan masyarakat umum.

Asosiasi Aset Digital telah menghubungi pihak Departemen Pendapatan untuk mencari kejelasan atas keuntungan modal dan pemotongan pajak.

Merujuk pada keterangan media local, Presiden Asosiasi Suppakrit Boonsat menyampaikan : 

“Sebagian besar investor telah siap untuk membayar pajak namun yang dikhawatirkan adalah para investor akan melanggar aturan pendapatan”

Kekhawatiran beberapa trader dibalik pajak atau denda yang ditetapkan akan merujuk pada hasil trading yang ada di tahun –tahun sebelumnya.

Juru bicara pemerintahan mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk menghalangi pengembangan dan inovasi di industry manapun, termasuk fintech atau teknologi financial namun hanya mengingatkan bahwa ,

“Jika kita terburu buru untuk mendukung (perdagangan kripto) tanpa pemahaman yang menyeluruh dan bisa terjadi krisis kripto yang mirip dengan terjadinya krisis mata uang”.

Pajak Baru Kripto Thailand untuk Siapa?

Pajak baru hanya akan berlaku untuk keuntungan dari trader dan miners, bukan untuk pertukaran asset digital Thailand. Selama ini transaksi terbesar adalah berafiliasi dengan bank komersial dan mogul bisnis miliarder. Hukuman berat akan dikenakan pada mereka yang gagal memenuhi persyaratan pengarsipan baru.

Langkah ini diikuti peringatan Bank Sentral Thailand kepada Bank komersial dan bisnis mengenai penerimaan asset digital sebagai metode pembayaran. Pada Desember lalu, Bank Thailand menyatakan bahwa mereka akan menyusun langkah baru untuk mengatur aktivitas terkai.

Namun tekanan yang meningkat pada industry bertentangan dengan Kementriaan Pariwisata Kejajaan yang bertujuan untuk menarik pasar kripto dan pengembara digital untuk membantu menghidupkan kembali sektor pariwisata yang babak belur akibat pandemi.