Negara-negara ASEAN siap membahas risiko aset digital kripto.
KTT ASEAN 2023, Kripto Akan Dibahas / Sumber: Kementerian Luar Negeri
Dody Budi Waluyo selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa aset digital kripto akan menjadi salah satu pembahasan dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 . Pasalnya, pertumbuhan pesat dari adopsi keuangan terdesentral membawa negara-negara anggota ASEAN mengukur pengaruhnya terhadap sektor ekonomi termasuk juga regional.
Dilansir dari Berita Satu, kabar ini disampaikan langsung oleh Dodi melalui Media Briefing Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali kemarin (27/03). KTT ASEAN 2023 akan diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei 2023. Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN 2023 dan akan mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.
Pembahasan Aset Digital Kripto dalam KTT ASEAN 2023
Di tengah krisis perbankan yang baru-baru terjadi di Amerika Serikat, seperti —bangkrutnya Silicon Valley Bank— mendorong negara-negara ASEAN merumuskan kebijakan yang tepat bagi sektor keuangan kedepannya. Hal ini termasuk melihat sejauh mana pengaruh aset digital kripto terhadap sektor keuangan.
“[Manfaat] tentunya masing-masing negara mengambil manfaat bahkan mencoba mengimplementasikan tetapi yang penting bagaimana kita meng-address permasalah risiko dari digital currency.”
Dody mengatakan salah satu prioritas dalam peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 adalah ekonomi digital. Dalam hal ini pembahasan aset kripto dapat dilakukan secara paralel dengan dengan isu ekonomi digital. Pemerintah Indonesia menyadari adanya dua sisi yang berbeda, yakni manfaat serta risikonya.
“Jadi digital pun masuk ke digital currency. Artinya pada saat pembahasan cryptocurrency, kami melihat mata uang kripto punya manfaat dan juga punya masalah,” ujar Dody. Ia melanjutkan, dalam konteks kripto dan skala stable point masih terdapat masalah mengenai adanya ketidakpercayaan kepada mata uang tersebut.
Hal ini sebab kripto termasuk ke dalam private digital currency. ASEAN membutuhkan satu pandangan baik proses bisnis, risiko, hingga regulasi dalam menyikapi permasalahan terkait hal tersebut. Dengan demikian keyakinan masyarakat meningkat saat melakukan transaksi dengan menggunakan instrumen tersebut. Untuk itu, Ia menekankan bahwa permasalahan yang muncul ke permukaan ini akan menjadi berat jika sudah menyangkut ketidakpercayaan masyarakat.
Penulis: Fika Putri
Sumber: Berita Satu, Bank Indonesia, & Kemendag